Sumbawa – Pemerintah Kabupaten Sumbawa kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD Kabupaten/Kota se-NTB di Auditorium Djoko Kirmanto, Kantor BPK RI Perwakilan NTB, Mataram, Senin (25/5/2026).
Wabup Ansori hadir bersama Ketua DPRD Sumbawa Nanang Nasiruddin, Kepala BKAD Kaharuddin, dan Inspektur Kabupaten Sumbawa Didi Hermansyah. LHP diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan NTB, Dr. Suparwadi.
Dalam kesempatan tersebut, Suparwadi menjelaskan bahwa opini WTP merupakan penilaian profesional atas kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Namun, opini tersebut tidak berarti daerah terbebas dari potensi kesalahan atau penyimpangan sehingga perbaikan tata kelola tetap harus dilakukan.
Usai menerima penghargaan, Wabup Ansori menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Pemkab Sumbawa, DPRD, serta BPK yang terus mendorong terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
“Alhamdulillah, capaian ini merupakan hasil kerja bersama seluruh OPD, dukungan DPRD, dan pengawasan BPK. WTP harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.
Menurut Ansori, raihan WTP bukan tujuan akhir, melainkan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk terus memperkuat disiplin administrasi, meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran, serta menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat.
Penghargaan ini sekaligus menegaskan komitmen Pemkab Sumbawa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan bertanggung jawab.
