Lipsusroom, NTB – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Nusa Tenggara Barat (NTB) tengah menghadapi kendala. Sebanyak 195 dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dilaporkan menghentikan operasional sementara karena belum menerima pencairan biaya operasional dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Koordinator Wilayah BGN NTB, Eko Prasetyo, membenarkan bahwa ratusan dapur MBG tersebut saat ini tidak beroperasi sambil menunggu dana operasional dicairkan.
Berdasarkan data yang dihimpun, dapur MBG yang terdampak tersebar di berbagai daerah di NTB. Jumlah terbanyak berada di Lombok Timur (44 SPPG) dan Lombok Tengah (42 SPPG), disusul Kabupaten Bima (40 SPPG), Lombok Barat (30 SPPG), Lombok Utara (14 SPPG), serta daerah lainnya termasuk Kota Mataram, Sumbawa, Sumbawa Barat, Dompu, Kota Bima, dan Kabupaten Bima.
“Minggu lalu penarikan data dari sistem dan dicairkan hari Jumat. Memang ada yang belum pencairan dan itu sudah kita laporkan. Operasionalnya itu tunggu pencairan,” kata Eko, Senin (8/6/2026).
Menurut Eko, hingga kini belum ada penjelasan resmi dari pemerintah pusat mengenai penyebab keterlambatan pencairan dana tersebut. Namun, pihaknya terus melakukan pendataan dan pelaporan agar proses pencairan dapat segera diselesaikan.
“Nanti akan progress pencairan. Hari ini ada pencairan lagi dan kita data terus ya,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa dapur MBG tidak diperbolehkan tetap beroperasi jika dana operasional dari BGN belum diterima. Selain itu, pengelola SPPG juga tidak diperkenankan menggunakan dana pribadi maupun sistem talangan untuk menjalankan program.
“Misalnya kalau tidak ada pencairan dana tidak diperkenankan untuk operasional,” tegasnya.
Eko juga membantah anggapan bahwa keterlambatan pencairan dana berkaitan dengan pergantian pimpinan di BGN.
“Ini beda konteks pergantian pucuk pimpinan,” katanya.
BGN memastikan proses pencairan masih berjalan dan dilakukan secara bertahap untuk SPPG di seluruh Indonesia. Sebagian dapur MBG disebut sudah menerima dana, sementara sisanya masih menunggu proses pencairan berikutnya.
Dampak dari berhentinya operasional 195 dapur MBG ini adalah para penerima manfaat untuk sementara waktu tidak dapat memperoleh layanan makan bergizi gratis. Eko juga menegaskan bahwa pemberian MBG yang tertunda tidak bisa dirapel pada hari berikutnya.
“Kita sudah laporkan dan akan diproses hari ini. Tidak bisa dirapel pemberian MBG,” pungkasnya.
Sumber: Suara Bali
