Sumbawa–Kabar positif datang dari kondisi sosial ekonomi Kabupaten Sumbawa. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan pada tahun 2025 turun menjadi 11,79 persen atau sekitar 58,23 ribu jiwa.
Data tersebut disampaikan Kepala BPS Kabupaten Sumbawa, Yudi Wahyudin, S.ST., M.Si., saat diwawancarai di Kantor BPS Kabupaten Sumbawa, Senin (11/5/2026).
Menurut Yudi, penurunan angka kemiskinan menunjukkan adanya perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat dalam beberapa tahun terakhir. Meski demikian, masih terdapat sejumlah tantangan pembangunan yang perlu mendapat perhatian bersama.
“Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat, meskipun masih terdapat tantangan yang perlu menjadi perhatian bersama,” ujarnya.
Selain angka kemiskinan, BPS juga mencatat penurunan indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tingkat pengeluaran masyarakat miskin mulai membaik dan kesenjangan antarpenduduk miskin semakin menurun.
Namun demikian, persoalan pemerataan pendapatan masih menjadi pekerjaan rumah bagi Kabupaten Sumbawa. Berdasarkan data tahun 2025, rasio gini Sumbawa tercatat sebesar 0,407, lebih tinggi dibanding rata-rata Provinsi NTB yang berada pada angka 0,369.
“Artinya, pemerataan pendapatan masih menjadi tantangan pembangunan daerah ke depan,” jelas Yudi.
Di sisi lain, kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Sumbawa terus menunjukkan tren positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2025 tercatat mencapai 73,27, meningkat dibanding tahun 2021 yang berada di angka 69,82.
Peningkatan tersebut didorong oleh membaiknya akses pendidikan, layanan kesehatan, serta meningkatnya daya beli masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Yudi juga menyampaikan kesiapan BPS menghadapi pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang akan digelar secara nasional. Pendataan tersebut bertujuan memotret perkembangan dunia usaha, mulai dari sektor UMKM, perdagangan, industri, jasa hingga ekonomi digital.
“Kami berharap masyarakat dapat menerima petugas sensus dengan baik dan memberikan informasi yang benar agar data yang dihasilkan akurat,” katanya.
Ia juga mengajak seluruh pelaku usaha, baik usaha mikro maupun skala besar, untuk mendukung proses pendataan yang dilakukan petugas BPS.
Menurutnya, data statistik yang akurat sangat penting sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sumbawa.
“Keberhasilan sensus tidak hanya bergantung pada petugas, tetapi juga pada keterbukaan masyarakat dalam memberikan data sesuai kondisi yang sebenarnya,” pungkasnya.
